”Perjalanan dinas teman-teman biasanya tiga kali dalam satu minggu. Kalau biayanya, biasanya tergantung dengan daerah tujuan setiap anggota DPRD. Karena perjalanan dinas anggota DPRD itu diatur oleh Kementerian Keuangan besarannya. Jadi tergantung jaraknya,” tuturnya.
”Beda-beda, tergantung daerah tujuan. Karena ke Papua itu biasanya lebih mahal dibanding ke Surabaya atau Jakarta. Tetapi kalau dirata-ratakan itu Rp6 juta sampai Rp7 jutaan setiap orang,” ungkapnya.
Jumlah itu pun di luar biaya perjalanan (pesawat). Sehingga, anggaran tersebut hanya biaya pengganti selama perjalanan dinas berlangsung. ”Itu di luar tiket ya. Kalau tiketnya kan dibayarkan oleh Pemda. Tiket kan ril cost, berapa nilai tiketnya, itu saja yang dibayar sama Pemda,” tambahnya.
Dari perjalanan dinas ini saja bisa dilihat, bahwa DPRD punya sokongan anggaran besar. Jika dalam satu pekan mereka 3 kali perjalanan dengan biaya Rp7 juta satu kali jalan, maka dalam satu bulan mereka menghabiskan Rp2,1 miliar untuk 25 anggita dan pimpinan DPRD.
Artinya, dalam satu tahun DPRD menghabiskan APBD sebesar Rp25,2 miliar hanya untuk kebutuhan perjalanan dinas. Jika dirata-ratakan, satu orang mendapatkan jatah biaya perjalanan dinas Rp1,008 miliar setiap tahun.
Ini masih ditambah dengan biaya tiket yang dibebankan kepada Pemkot. Jika asumsi harga tiket rata-rata Rp1,5 juta satu kali perjalanan, maka setiap perjalanan dinas butuh dana Rp3 juta untuk kebutuhan ongkos pulang-pergi naik pesawat.
Dalam satu tahun, DPRD membebani APBD sebesar Rp10,8 miliar untuk biaya tiket pesawat. Maka rata-rata satu anggota atau pimpinan DPRD menghabiskan Rp432 juta untuk biaya tiket perjalanan dinas mereka.
