2024 diharapkan menjadi tahun yang makin memantapkan demokrasi substantif. Kesetaraan dan kebebasan perpendapat lebih terjamin. Kesetaraan akses terhadap kebutuhan dasar makin dirasakan. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi murni (APM) dan partisipasi kasar (APK) pada setiap tingkatan pendidikan.
Tahun lalu tingkat APK sekolah menengah sederajat hanya sekira 68,87 persen. Artinya masih terdapat sekira 32 persen anak Indonesia yang tidak tertampung di sekolah menengah. Belum lagi untuk perguruan tinggi yang hanya sekira 31,45 persen. Bisa dibayangkan begitu banyak anak-anak Indonesia yang tidak sempat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
Bagaimana jika kondisi ini terus berlanjut hingga nantinya Indoensia menikmati bonus demografi. Karena itu, perlu ada kebijakan fundamental untuk penyediaan akses terhadap semua tingkatan pendidikan, terutama tingkat perguruan tinngi. Harus ada kebijakan komprehensif untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasaran pendidikan yang murah serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Kita berharap pada 2024 ini, yang juga bersamaan dengan proses pergantian kepemimpinan nasional, hendaknya menjadi momentum untuk membenahi hal-hal yang masih perlu perbaikan. Supaya nantinya negeri ini akan dapat sejajar dengan bangsa lain di berbagai aspek. (zuk)
