Dalam publikasi BPS disebutkan bahwa sebanyak 47,61 persennya penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Sulsel adalah penduduk yang tidak bekerja; 33,89 persennya bekerja di sektor pertanian; dan sisanya (18,50 persen) bekerja di luar sektor pertanian. Pada data ketenagakerjaan di Sulsel pun, pertanian menjadi lapangan usaha yang paling banyak dan mudah di akses masyarakat.
Buktinya 37,43 persen penduduk Sulsel bekerja di sektor pertanian. Sehingga pertanian kembali menjadi kunci untuk penetrasi kebijakan dalam mengkikis kemiskinan yang ada.
Peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pada sarprodi (sarana produksi) pertanian juga tetap harus dilakukan untuk menghindari turunnya produksi pertanian. Pemerintah daerah juga perlu antisipasi hambatan omicron pada mobilitas penduduk yang punya dampak pada kinerja pertanian.
Bahkan kebijakan yang sifatnya penyuluhan/pendampingan pada petani komoditas unggulan (seperti kakao) dirasa masih diperlukan petani.
Pertanian menjadi kunci penting yang dapat dijadikan dasar kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi sekaligus kesejahteraan petani dan buruh yang bekerja di dalamnya, serta penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. (*)
