Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Luwu Utara Muharwan yang dikonfirmasi mengatakan, masalah jalan dan jembatan yang diprotes warga merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel.
“Jalan dari Sabbang, Rongkong hingga Seko merupakan jalan provinsi,” kata Muharwan. Penanganan jalan ke Rongkong hingga Seko merupakan kewenangan Dinas PUPR Sulsel melalui UPT satker wilayah 1. (shd/zuk)
