Oleh: Marsuki
(Guru Besar FEB Unhas dan Komisaris Independen BSSB)
Tidak dapat dinafihkan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan fiskal yang dilaksanakan Kemenkeu adalah suatu yang sangat strategis dan menentukan sejak Indonesia merdeka hingga kini dan kedepannya.
Sebagai review sederhana, kebijakan fiskal merupakan panduan atau landasan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangan negara/daerah, pendapatan dan belanja negara untuk mencapai target perekonomian yang direncanakan. Utamanya aspek, peningkatan pertumbuhan pendapatan dan pemerataannya, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, stabilitas nilai mata uang, serta aspek stabilitas hubungan dengan mitra-mitra perekonomian negara lain.
Dalam konteks di daerah, kebijakan fiskal di Indonesia dilaksanakan secara bersama dan bersinergi antara Pemda dan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di masing-masing daerah yang tersebar di 34 Provinsi termasuk diantaranya, di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Peran perwakilan Kemenkeu di daerah tersebut tentu menjadi salah satu factor penentu bagi keberhasilan pencapaian target-target rencana kebijakan Fiskal pemerintah daerah dan pusat yang telah disusun sebelumnya maupun selanjutnya.
Tulisan pendek ini direncanakan akan membahas tiga tema utama dari implementasi kebijakan fiskal di Sulsel, terkait aspek kinerja pendapatan fiskal dan aspek kinerja belanja fiskal dalam perspektif Provinsi Sulsel, dan kemudian bagian terakhir, aspek implementasi kebijakan fiskal di tingkat Pemda, Kabupaten/Kota di Sulsel.
){kind=link}