Jika kepolisian tidak punya anggaran, biar Pemkot Makassar yang menyediakannya melalui Badan Penanggulangan Tawuran Daerah (BPTD) yang diusulkan penulis di atas. Satuan khusus antitawuran yang dimaksud, diperbantukan di sini. Dengan begitu, kepolisian tidak perlu memikirkan anggarannya.
Bahwa kemudian ada yang keberatan terhadap nama badan itu, karena justru memberi kesan pada Makassar sebagai kota rawan, yah, ganti saja dengan nama lain yang lebih apologetik, misalnya, Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja (BPKR) Kota Makassar. Keren, kan?
Ayo, Pak Wali, jangan biarkan Makassar dijuluki “Kota Tawuran”.
Makassar, 14 Maret 2022
