Syaiful Huda memahami sikap yang diambil oleh sivitas akademika ini berdasarkan pada kondisi objektif pemilu terkini. Di antaranya, adanya isu keberpihakan aparat pemerintah kepada calon tertentu, dugaan intimidasi aparat kepada kontestan lain, hingga mobilisasi perangkat desa memenangkan calon tertentu.
“Mereka ini para guru besar, rata-rata doktor, dosen senior, sehingga mempunyai legitimasi secara akademis menyuarakan keprihatinan atas fenomena yang mengancam masa depan bangsa,” jelas Huda.
Ia pun mengingatkan bahwa suara sivitas akademika ini menjadi lonceng peringatan untuk menjaga kualitas dan legitimasi pemilu. Dirinya menekankan harga yang harus dibayar oleh bangsa terlalu mahal jika pemilu diwarnai oleh kecurangan.
“Kita tentu tidak bisa menutup mata dengan situasi politik saat ini di mana salah satu kontestan pilpres adalah keluarga inti presiden. Maka sudah sewajarnya jika ada seruan agar semua stakeholder menjaga agar pemilu kali ini berjalan jujur dan adil,” tutup Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VII itu.
Petisi dan pernyataan sikap yang mengeritik pemerintahan Joko Widodo diawali sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kemudian menyusul kampus lain seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi, Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran, hingga Universitas Airlangga (Unair). (amr)
