FAJAR, MAMUJU– Putusan Pengadilan Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu ditentang sebagian besar parpol peserta Pemilu 2024. Tak terkecuali di daerah. Nasdem Sulbar menilai putusan itu terlalu naif.
Sekretaris DPW Nasdem Sulbar, Abdul Rahim menilai putusan itu terkesan naif. Apalagi sebelumnya sudah ada konsensus nasional antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyelenggarakan Pemilu 2024.
“Apa yang menjadi konsensus politik nasional antara Pemerintah dan DPR-RI sebelumnya, seyogianya tetap dilaksanakan. Tidak usah lagi ada pertimbangan lain. Apalagi sampai harus menunda Pemilu,” ujar Rahim, Kamis malam, 2 Maret 2023.
Selain itu, menurut dia saat ini KPU dan Bawaslu di daerah telah menjalankan tahapan Pemilu 2024. Tak terkecuali parpol peserta Pemilu 2024 yang telah mengikuti tahapan KPU-RI.
“Itu sudah mengerus biaya luar biasa.
Jadi terlalu naif, kalau mau ditunda,” bebernya.
Rahim menambahkan bahwa para elite di level nasional diharapkan bisa bersikap dewasa untuk menghadapi persoalan bangsa dan negara yang makin kompleks. Kalau ada pikiran lain, kata dia, untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu, itu sudah jelas mengangkangi konstitusi.
“Sebaiknya para penentu kebijakan atau penguasa bisa lebih arif dan bijaksana melihat tantangan dan persoalan yang ada. Mari kita mengedepankan kepentingan rakyat. Jangan sampai libido kekuasaan politik mengangkangi konsensus nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Sulbar ini juga tak menampik ihwal narasi tiga periode yang selama ini bereembus. Ia menilai potensi untuk penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi bisa saja terjadi.
“Yah, bisa jadi betul dan jangan salahkan masyarakat yang menilai begitu. Karena kita melihat ada gestur politik yang selama ini terbangun. Bahwa memang ada kekuatan di lingkaran kekuasaan yang begitu bernafsu untuk tetap melanggengkan kekuasaan,” tutupnya. (wir/* )
