Kepala Desa Baruga, Kecamatan Malili, Yahya Abdullah juga sependapat dengan upaya KKM. Mengingat, keluhan masyarakatnya terkait penerimaan karyawan di PTVI sangat sulit. “Susah sekali masuk Vale. Jangan mi Vale, kontraktornya mo saja. Makanya, kita siap berjuang bersama,” katanya.
Camat Malili, Nasir DJ mengatakan, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan dan Seluruh Desa Se-Kecamatan Malili ini yang akan dijaga. Sebab, KKM hadir untuk berbuat dalam pengembangan pembangunan daerah. “Kami juga berharap kepada KKM agar ikut berjuang bersama kami dalam memperjuangkan enam desa yang belum masuk wilayah pemberdayaan. Ini yang belum tuntas sekarang,” ungkapnya.
Desa yang belum masuk wilayah pemberdayaan diantaranya, Desa Ussu, Atue, Manurung, Lakawali, Lakawali Pantai, dan Tarabbi. Padahal, masuk dalam Kecamatan Malili.
Kepala Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Andi Wahyuddin mengatakan, upaya menjadi bagian wilayah pemberdayaan sudah beberapa tahun yang lalu diupayakan. Namun, belum juga diakomodir. Padahal, Lakawali Pantai juga kena dampak. “Untuk itu, kami siap berjuang bersama KKM. Apapun langkah yang akan diambil kita siap. Kalau tidak bisa dibahas dengan dialog, demo juga kita siap,” kata Andi Wahyuddin.
Kepala Desa Manurung, Irwan Jafar mengatakan hal demikian. Menurutnya, secara historis desa Manurung tidak bisa terlepaskan. Namun tidak menjadi bagian dari wilayah pemberdayaan. “Kita tidak minta porsi yang sama dengan desa lain. Setidaknya, anggaran CSR untuk masyarakat ada juga dirasakan masyarakat kita. Karena kita ini tidak bisa terpisahkan,” kata Irwan Jafar.
