”Banyak orang salah paham, bilangnya ini kurikulum hanya untuk guru-guru yang sudah jago kompetensinya dan anak-anak pintar saja. Salah total. Ini lebih kepada untuk guru-guru yang tingkat kompetensinya masih perlu perbaikan dan terutama untuk anak-anak yang ketinggalan,” paparnya.
Terakhir, mengenai pendidikan yang holistik di mana karakter dan nilai-nilai Pancasila dijadikan fondasi dalam kurikulum.
Kurikulum ini sejatinya bukan barang baru. Kurikulum ini sudah tiga tahun diimplementasikan secara bertahap dan sukarela. Tentunya, telah melalui perbaikan-perbaikan yang ada. Dimulai tahun 2020-2021, Kurikulum Merdeka mulai diujicobakan pada saat pandemi Covid-19.
Pada 2022-2023 setelah diluncurkan secara formal, tercatat 140 ribu sekolah secara sukarela mengadopsi dan mulai proses transisi ke kurikulum baru ini. ”Kini sudah lebih dari 300.000 satuan pendidikan yang mengimplementasikannya,” sambungnya.
Artinya, sudah 80 persen dari seluruh sekolah formal di Indonesia sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini. Tidak serta merta, penerapan kurikulum baru ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah.
Lalu, bagaimana dengan 20 persen satuan pendidikan yang belum menerapkan? Apakah harus segera mengadopsi kurikulum baru ini segera? Nadiem menegaskan, sekolah-sekolah tersebut tidak harus khawatir.
Ada masa transisi yang bakal diberikan. Untuk sekolah-sekolah yang berada di luar daerah 3T, ada masa transisi selama 2 tahun yang bisa dimanfaatkan untuk proses adaptasi. Mereka masih diperbolehkan menerapkan Kurikulum 2023 sampai tahun ajaran 2025-2026. Sedangkan, untuk sekolah-sekolah di daerah 3T bakal diberikan masa transisi yang lebih panjang lagi.
