FAJAR, JAKARTA—Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mencari solusi pencegahan perundungan lingkungan pendidikan.
Menurut Hetifah, membentuk satuan tugas (Satgas) Anti-bullying saja tidak cukup untuk mencegah perundungan terus terjadi.
Ia meminta Satgas Anti-bullying dievaluasi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kemendikbudristek di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
“Karena juga masih ada tendensi mungkin sekolah atau kampus agak menutup-nutupi gitu ya. Mereka tidak ingin ketahuan juga bahwa masih ada kejadian seperti itu di satuan pendidikannya,” ujarnya dikutip dari situs DPR RI.
Hetifah merasa deteksi awal potensi perundungan perlu dilakukan dengan melibatkan orang tua. Misalnya dengan mengintensifkan kampanye dan edukasi kepada orang tua tentang perundungan.
Langkah ini kata dia sebagai langkah pencegahan. “Barangkali perlu dikampanyekan dengan lebih intensif mungkin nanti, Puspekka (Pusat Penguatan Karakter) juga anggarannya jangan terlalu sedikit supaya kampanyenya bisa lebih intensif dan meluas. Mudah-mudahan hal ini betul-betul di tahun ini bisa kita kita tekan,” harapnya.
Anggota Komisi X Ali Zamroni sementara itu berharap monitoring terus dilakukan Kemendikbudristek melalui satuan kerja di bawahnya seperti Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Sehingga ke depan, orang tua tidak merasa was-was ketika menitipkan anaknya belajar di sekolah.
