FAJAR, MAKASSAR-Pertemuan besar para pemangku kesenian dan kebudayaan yang bertajuk “Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia” akan digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada tanggal 10-13 Desember 2023. Munas ini merupakan pelaksanaan Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang mengamanatkan dilakukannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.
Asia Ramli Prapanca, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, tengah berkoordinasi dengan rekan-rekannya seniman di Sekretariat Munaslub Dewan Kesenian Sulawesi Selatan. Asia Ramli Prapanca, yang akrab dipanggil Ram, juga menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, bersama beberapa seniman utusan Dewan Kesenian Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, mereka akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 10-14 Desember 2023. Utusan dari Sulawesi Selatan antara lain Dr. Arifin Manggau, S.Pd., M.Pd. (salah satu SC Munas DK Indonesia), Faisal Yunus dari DK Kabupaten Barru, dan beberapa utusan dari DK di kabupaten lainnya.
Musyawarah Nasional ini, yang akan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, diikuti oleh sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi, dan organisasi seni-budaya, pemerintah, perwakilan komunitas, serta individu pelaku seni dan budaya. Mereka semua adalah pihak yang mewakili masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia.
Tema yang diangkat untuk Munas ini adalah “Transformasi Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan.” Munas akan dilaksanakan melalui sesi sidang pleno dan sidang-sidang komisi, dengan pemateri atau narasumber dari kalangan pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan seperti Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah), Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan), Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta), serta perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang), Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali), Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat), dan Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).
Juga, turut hadir pemegang otoritas di pemerintahan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Selain itu, akan hadir tokoh-tokoh seperti Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam, Bappenas, Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, dan Anom Astika (Koordinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan).
Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan adalah organisasi atau lembaga yang lahir dari masyarakat, disahkan, dan dikukuhkan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota, sebagai mitra aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian. Oleh karena itu, Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menjadi representasi masyarakat seni-budaya secara umum.
Munas ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan spesifik berupa penyusunan agenda transformasi Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia masa depan. Ini melibatkan merumuskan skema dan perangkat penopangnya, termasuk regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan dan merancang sinergi dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik. Langkah-langkah implementasi dalam transformasi kelembagaan juga akan dirumuskan.
Kedua, tujuan umum Munas adalah menyusun kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengarus-utamaan kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan bangsa di masa depan. Munas ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderan Kebudayaan, Kemendikbudristek, dan diselenggarakan bersamaan dengan proses politik menjelang pemilihan Presiden yang akan menentukan arah perjalanan bangsa.
Dalam konteks politik, meskipun para calon seringkali menyentuh aspek kehidupan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian, namun mereka belum sepenuhnya serius memasukkan dimensi kebudayaan secara umum dan kesenian secara khusus dalam visi pembangunan bangsa ke depan. Kebudayaan masih sering dianggap tidak cukup penting, meskipun Indonesia
