Secara keseluruhan, belanja APBN di Sulsel Rp.23,785 triliun ditujukan membelanjai empat sektor pembiayaan, belanja pegawai, Rp.9,257 triliun, belanja barang, Rp.8,473 triliun, Rp.7,784 triliun modal, dan sisanya, belanja bantuan social. Sedangkan TKD mencapai jumlah Rp.4,322 triliun.
Artinya peran belanja pemerintah pusat yang menjadi sumber pembiayaan untuk membelanjai program-program kerja pembangunan Pemda di Sulsel masih sangat penting dan stretegis, mencapai jumlah Rp.28.107,25 triliun atau dengan share 277,4 persen dari APBD dan 31.38 persen terhadap PDRB Sulsel dalam periode triwulam I-2023.
Secara khusus, berbeda dengan kasus kinerja realisasi pendapatan yang telah dijelaskan pada bagian pertama sebelumnya, realisasi belanja untuk keseluruhan 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan meningkat. Sesuai data dari otoritas terkait, DJPb dan BI, hingga triwulan I 2023, realisasi belanja meningkat 1,38 persen, senilai Rp2,68 triliun dibanding periode sebelumnya. Hal ini tersebut dimungkinkan karena dorong oleh peningkatan belanja bantuan keuangan serta belanja barang dan jasa.
Belanja modal pada periode yang sama tampaknya menurun sebesar 65,19 persen dibanding periode sebelumnya. Realisasi belanja lain yang menurun, 84,40 persen menyebabkan peningkatan realisasi belanja yang lebih tinggi tertahan. Belanja operasional mampu terealisasi, Rp2,617 triliun sedangkan belanja lainnya hanya terealisasi, Rp2,86 miliar.
Tampaknya, realisasi kinerja belanja dari 24 Kabupaten/Kota menurun, sebesar Rp689,09 miliar dimana yang tertinggi penurunannya di Kabupaten Pangkep, yaitu sebesar Rp125,00 miliar. Struktur Realisasi Belanja pegawai pangsanya tetap terbesar 60,15% dengan nilai Rp1,74 triliun dari seluruh realisasi belanja APBN di Sulawesi Selatan (Sulsel). Faktanya, pangsa belanja didominasi oleh belanja barang 34,98 persen dan meningkat 13,35 persen dibandingkan periode sebelumnya.
){kind=link}