Selain itu, menurut Syahrir, ia juga paham bahwa terdapat perbedaan prinsip antara jabatan publik birokrasi dengan jabatan politik. Sehingga diperlukan cara pengelolaan dan pendekatan yang berbeda.
“Sarat keilmuan dan pengalaman mengelola pemerintahan tak perlu diragukan. Semoga ini menjadi energi baru bagi Sulbar yang tergolong masih muda sebagai provinsi,” ujar Syahrir, Jumat 13 Mei.
Syahrir menambahkan, Akmal yang berlatar belakang masyarakat Minangkabau kental dengan budaya keagamaan Islam tradisional. Hal ini dianggap sebagai pelengkap agar bisa diterima masyarakat Sulbar. “Orang Minangkabau padang terkenal religius,” ujarnya.
Mantan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap dapat membenahi apa yang kurang di masa kepemimpinannya. Seperti bagaimana memprioritaskan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Jadi yang tidak baik dihilangkan, yang baik dilanjutkan, bahkan ditambah lagi. Insyaallah saya akan sampaikan nanti ke Pj Gubernur Sulbar bahwa ini yang belum saya laksanakan, silakan dilanjutkan. Kalau ada perubahan-perubahan yang baik yah saya pikir tidak ada masalah,” ungkapnya.
Mantan Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar menambahkan, banyak yang perlu dibenahi. Termasuk masalah kedisiplinan ASN dan para OPD yang dinilai perlu pembenahan. “Tupoksi para OPD ini harus benar sejalan dengan pimpinan. Sehingga kedepan apa yang menjadi tujuan kerja berjalan benar,” ungkapnya.
Sementara Sekda Sulbar, Muhammad Idris menjelaskan, masa jabatan PJ Gubernur Sulbar belum bisa dipastikan. Meski kekosongan jabatan ada sekira dua tahun lebih. Menurutnya, kewenangan masa kerja, Akmal sebagai PJ Gubernur tergantung keputusan pemerintah pusat.
