FAJAR, MAKASSAR — Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemilu 2024 tetap sesuai jadwal. Anggaran pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp101,4 triliun.
Jokowi merinci bahwa anggaran Rp101,4 triliun itu akan dialokasikan kepada Komisi Pemiliha Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp33,8 triliun. Terkait hal ini, anggota KPU dan Bawaslu juga akan dilantik pada Selasa, 12 April untuk mempersiapkan pesta demokrasi dengan matang.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), A Ali Armunato menilai penyampaikan presiden ini bisa dijadikan penangkal isu terhadap penundaan pemilu atau wacana tiga periode. Namun menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah pergerakan elite-elite oligarki yang menginginkan adanya penundaan pemilu.
Apalagi anggaran itu masih perkiraan dan belum ditetapkan. Sehingga menurutnya, pemilu 2024 masih berada dibawah bayang-bayang oligarki.
Kondisi ini kata dia, masih akan dimanfaatkan oleh para elite oligarki untuk terus mewacanakan penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Hal ini akan menimbulkan opini baru dimasyarakat yang bisa digiring pada penundaan pemilu. Apalagi dengan melibatkan klaim-klaim ilmiah, seperti survei atau big data.
“Makanya isu ini harus di counter sebelum menimbulkan opini permisif masyarakat terhadap penundaan pemilu,” kata Armunanto.
Menurutnya, yang perlu dilakukan sekarang adalah mengamati dan waspada terhadap pergerakan elite di lingkaran presiden dan disenayan. Karena pengumuman biaya pemilu tidak berarti kendornya usaha-usaha para elit pendukung status quo untuk memanipulasi regulasi bahkan konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan mereka.
