Pentingnya kehadiran Satgas Percepatan Investasi ini sebenarnya sudah disadari oleh berbagai instansi terkait, mulai dari Kajati, BPN dan pihak Pemprov Sulawesi Selatan. Hal ini tercermin dengan adanya penandatanganan MoU Satgas Percepatan Investasi yang digelar pada November 2024 lalu.
Hanya saja persoalan transisi roda pemerintahan membuat lahirnya Pergub Satgas Percepatan Investasi alami sedikit keterlambatan.
“Alhamdulilah diinisiasi oleh Kajati, kalau enggak salah ya di November itu. Kemudian BPN bersama Pemprov Sulawesi Selatan sudah menyepakati ada MoU yang disepakati untuk mendorong terciptanya Satgas Investasi. Dan saya pikir mungkin agak sedikit terhambat sampai keluar Pergub-nya, karena mungkin pada persoalan transisi,” katanya.
Kehadiran Pergub Satgas Percepatan Investasi ini menjadi sebuah keniscayaan terdongkraknya roda perekonomian Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, langkah ini juga menjadi keputusan yang strategis untuk mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan perkembangan ekonomi naik hingga 8 persen.
“Presiden menyampaikan ada target 8 persen, angka 8 persen yang akan kita capai ya baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah melihat Sulawesi Selatan hari ini tentu pada tahun 2023 kan kelihatan sekali hanya berada di angka 4, sekian persen pertumbuh ekonominya kemudian di 2024 naik menjadi 5,02 persen,” ucapnya.
Ia sangat optimis bahwa Sulawesi Selatan pasti akan memberikan kontribusi yang besar sekali hingga 8 persen. “Optimis. Karena juga masih masih sekitar dua atau tiga tahun ke depan. Untuk 2028 ya kita optimislah,” tutup dia. (wis)