FAJAR, MAKASSAR-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencicil DBH Juni 2024. Sisanya menunggu kas daerah terkumpul.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan Salehuddin mengutarakan, tujuh daerah yang belum diselesaikan pembayarannya, dituntaskan pada Senin, 10 Februari. Pembayaran itu merupakan utang salur DBH untuk bulan Juni, 2024. Sebelumnya, pada Januari lalu, Salehuddin mengungkapkan sudah membayarkan sembilan daerah terlebih dahulu. “Hari ini (kemarin, red) sudah diproses. Sisa tujuh yang bulan enam,” ujar Bobby, sapaannya, Senin, 10 Februari.
Bobby mengungkapkan, penyelesaian utang salur DBH dilakukan secara bertahap. Bergantung pada keterisian kas daerah. “Bukan semua. Nda (sekaligus, red) semualah, kan kas tidak langsung terisi semua. Kas terisi lagi baru diselesaikan lagi. Bulan enam selesai semua,” tambahnya.
Diketahui, Pemprov Sulsel punya utang salur pada tahun 2024 sebesar Rp972 miliar di 24 kabupaten/kota. Kurang lebih enam bulan kurang salur. Pemprov kembali menganggarkan untuk pembayaran DBH tahun ini. Meskipun, diproyeksikan baru bisa tuntas pada tahun 2026.
“Untuk alokasi DBH tahun ini, info dari Kepala BKAD itu sudah disiapkan Rp2,3 triliun untuk dana bagi hasil tahun ini,” ujar Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Hamzah Hamid menegaskan, Pemprov Sulsel sudah menyatakan kesiapannya untuk membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke beberapa daerah. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C beberapa waktu lalu.
“Jadi kami sudah hadirkan Bapenda dengan BPKAD dalam rapat dengar pendapat, terkait Dana Bagi hasil (DBH) yang belum terbayarkan ke daerah. Kan masih ada beberapa daerah itu yang belum terbayar,” ujarnya kepada FAJAR, kemarin. Pemerintah kata dia, sudah menyediakan pos anggaran yang dibutuhkan. “Kami berharap Februari ini bisa dituntaskan semuanya,” paparnya. (uca-wid/ham)
