Logika hukum yang mesti dibangun oleh jaksa mahkamah peradilan internasional adalah tidak perlu menunggu seseorang menjadi anggota atau pengurus suatu lembaga hukum untuk menangkap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tetap pelaku kejahatan yang harus diadili berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Tidak peduli ia anggota atau bukan. ICC tentu tidak kekurangan data untuk menganalisis kasus kejahatan yang terjadi di Israel dan Palestina misalnya. Apalagi memang dalam klausul Statuta Roma bahwa setiap negara yang menjadi anggota berkewajiban melaksanakan yuridiksi hukumnya untuk pelaku kejahatan internasional. Sebab itu, para jaksa hanya perlu memerintahkan setiap negara anggotanya menangkap pelaku yang sedang berada di negaranya. Berkaca dari kasus Vladimir Putin yang oleh ICC memerintahkan Afrika Selatan menangkap Putin apabila ia bertolak ke negaranya dalam agenda KTT BRICS Agustus tahun 2023 lalu. Dan ICC tidak perlu terjebak dalam pusaran geopolitik yang terjadi, karena dengan begitu mahkamah tetap netral dan independen.
News Feed
Politik Dinasti Kian Menggila
Opini|Selasa, 23 April 2024 22:39 PM
Oleh Aswar Hasan, Dosen Fisip Unhas Adapepata yang lazim bagi masyarakat Indonesia yang menyatakan: “Busuknya seekor ikan, dimulai
Efek Sosial Terhadap Kondisi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar
Opini|Selasa, 23 April 2024 16:36 PM
KOTA Makassar merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan menjadi pusat kota terbesar kelima di Indonesia setelah
Tren Uang Kembalian
Opini|Selasa, 23 April 2024 10:34 AM
SuarA: Nurul Ilmi Idrus Uang kembalian adalah bentuk transaksi yang bertujuan untuk pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus
Fiat Justitia Ruat Caelum di MK
Opini|Senin, 22 April 2024 06:04 AM
Hari Senin ini — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Ombang-Ambing Demokrasi Kita
Opini|Minggu, 21 April 2024 19:32 PM
Oleh: Alfitra Mappunna, Alumni S1 Fakultas Hukum UMI, Koordinator Bersama Indonesia Chapter Makassar Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
- Sebelumnya
- 1
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- 213
- Berikutnya