SEMENTARA itu, Pemkab Maros mengaku angka kemiskinan selama empat tahun terakhir mengalami penurunan. Ini berdasarkan data Bapelitbangda Maros.
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Maros Sulaeman Samad mengatakan penurunannya sekitar 0,22 persen selama empat tahun. Berbagai program dijalankan guna menurunkan angka kemiskinan.
“Mulai dari keikutsertaan warga miskin sebagai peserta JKN, hingga adanya program keluarga harapan,” kata Sulaeman.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memiliki program pemberdayaan masyarakat desa, dan penyediaan air bersih dan sanitasi di Dinas PU.
Pada 2019 angka kemiskinan di Maros sekitar 9,89 persen. Kemudian 2020 sebanyak 9,74 persen dan 2021 sebesar 9,57 persen. Kemudian 2022 sebesar 9,43 persen, dan pada 2023 terjadi peningkatan menjadi 9,65 persen.
Sulaeman mengklaim meningkatnya angka kemiskinan pada 2023 disebabkan bencana banjir. “Karena kondisi alam, awal 2023 terjadi banjir sehingga terjadi gagal tanam,” sebutnya.
Kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi adalah Tompobulu dengan 22 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Marusu dengan persentase 1,44 persen. (rin/zuk)
