Sedangkan dengan ketentuan baru sebagaimana yang termaktub dalam PP No 58/2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024, penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai untuk Januari sampai November pada tahun berjalan cukup dengan mengalikan total penghasilan bruto pegawai selama sebulan untuk masing-masing bulan dengan tarif efektif bulanan yang sesuai dengan penghasilan bruto setiap bulannya dan yang sesuai dengan kategorinya. Baru pada Desember penghitungan PPh Pasal 21 dihitung sepenuhnya dengan menggunakan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Hasilnya dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya.
Deklarasi Doha
Perlu dicatat bahwa adanya PP No 58/2023 ini bukan penambahan jenis pajak baru. Terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023 merupakan bagian dari roh yang bersemayam dalam The Doha Declaration on Financing for Development 2009 yang dicetuskan pada saat penyelenggaraan International Conference of Financing for Development (IFD) pada 29 November 2008–2 Desember 2008 di Doha, Qatar.
The Doha Declaration on Financing for Development 2008 adalah sebuah deklarasi komitmen terhadap penguatan aspek perekonomian dunia yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu amanat dari deklarasi tersebut adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak.
Inilah wujud nyata bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berusaha untuk menerbitkan regulasi perpajakan yang semakin memudahkan masyarakat wajib pajak dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Inilah salah satu sejarah baru dalam sejarah perpajakan Indonesia. (*/zuk)
