Klaim penurunan penggunaan batubara di Indonesia juga bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kementerian ESDM sendiri menyebut kontrak panjang penggunaan batu bara dengan PLTU baru akan mencapai puncaknya hingga tahun 2035. Permen ESDM No 9/2023 justru mentargetkan produksi batu bara akan terus digenjot tiap tahunnya (2021: 609 juta ton; 2022: 618 juta ton; 2023: 625 juta ton; 2024: 628 juta ton) sementara untuk kebutuhan batu bara domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) juga ditargetkan akan terus mengalami kenaikan (2021: 168 juta ton; 2022: 177 juta ton; 2023: 184 juta ton; 2024: 187 juta ton). Pun begitu dengan angan-angan pengurangan PLTU Batubara.
Meskipun Perpres No. 112 Tahun 2022 melarang pengembangan PLTU baru, namun PLTU-PLTU Captive terus tumbuh bak jamur di musim hujan. Laporan CREA dan GEM (2023) menyebut dalam sepuluh tahun terakhir kapasitas PLTU Captive meningkat hampir dua kali lipat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, dan masih akan bertambah hingga 14,4 GW mengingat beberapa proyek masih sedang dalam tahap konstruksi dan pengusulan.
Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa sebagai upaya mengatasi krisis iklim pemerintah Indonesia telah menyiapkan platform pembiayaan, bursa karbon, mekanisme transisi, dan dana lingkungan hidup dari result based payment justru menunjukkan lemahnya diplomasi iklim Indonesia.
Platform pembiayaan dan mekanisme transisi energi di Indonesia dipenuhi dengan beban utang baru. 99 persen dari komitmen transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang sebesar 20 miliar dolar AS atau setara 300 triliun rupiah hadir dalam bentuk utang. Menerima skema pendanaan transisi yang dipenuhi skema utang akan berakhir menjadi beban berlapis bagi pemerintah, pertama-tama mereka harus menerima investasi dengan beban besar untuk membangun infrastruktur energi fosil, lalu disodori skema transisi energi yang penuh utang baru.
