FAJAR, BONE-Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabung komisi DPRD Bone dengan agenda pembicaraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diskrosing hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dikarenakan para anggota DPRD Bone meminta kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone, Kamis, 15 Juni 2023.
Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan menuturkan, substansi RDP ini sebenarnya adalah DPRD Bone dengan nafas perjuangan untuk memperjuangkan belanja-belanja langsung masyarakat dikarenakan adanya PMK 212 sehingga ada perubahan anggaran, sehingga menjadi penghalang atau menjadi tidak kendala apa yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi.
“Jadi tidak dapat dilakukan realisasi penganggaran dari apa yang telah direncanakan, karena anggarannya dialihkan ke Earmarking,” ucapnya.
Selain itu, RDP tersebut juga diselenggarakan untuk mengevaluasi terkait lambatnya realisasi serapan anggaran oleh pemda.
“Kita tetap akan melakukan RDP gabung komoai untuk membahas terkait ini namun untuk waktunya akan kita informasikan dan undang ulang nanti,” katanya.
Anggota Fraksi PAN DPRD Bone, Herman menuturkan OPD dan TPAD adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Sehingga wajib dihadirkan TAPD di RDP ini,” Katanya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bone, Fahri Rusli menuturkan RDP ini dilaksanakan karena pihaknya ingin menyampaikan runtutan maslah. Dimana pada 2022 pihaknya sudah menyepakati APBD 2023 namun ada PMK 212 yang disebut Earmarking, begitu berjalan terjadi parsial satu. “Mending kita tunda saja paripurnanya. Kalau TPAD tidak ada hadir,” ujarnya
Di parsial satu ada kesepakatan yang hadir antara Banggar dan TAPD, bahwa yang bisa dimasukkan hanya beberapa dinas. Persoalanya tidak ketemu apa yang dijanjikan pemerintah daerah dengan DPRD tidak ada terealisasi. “Ada ketidaksepakatan antara TAPD dengan Banggar soal belanja earmarking,” katanya. (sae/*)
