FAJAR, MAKASSAR-Perpustakaan nasional kembali melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) terkait Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi (SPP-TIK).
Bimtek ini dilaksanakan mulai Mei hingga Juni 2023 di 30 provinsi. Terbagi menjadi empat batch dengan durasi kegiatan lima hari. Di Makassar diikuti sebanyak 66 orang, dilaksanakan di Swissbel Hotel Makassar, Senin-Jumat, 8-12 Mei.
Koordinator Pustakawan Sulsel sekaligus PIC Transformasi Berbasis Inklusi Sosial, Syamsul Arif mengatakan hal ini merupakan upaya Capacity Building dengan memberikan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, bagi para pengelola perpustakaan.
“Tujuannya untuk meningkatkan layanan perpustakaan, sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan daya saing,” ucapnya.
Tak hanya itu, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi masyarakat, melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk. Dilaksanakan baik material maupun non material, serta melakukan publikasi kegiatan dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama.
Bimtek SPP-TIK di tingkat provinsi diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bagi para pengelola perpustakaan yang menjadi penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di tahun anggaran berjalan.
“Peserta Bimtek SPP-TIK Tahun 2023 yaitu totalnya 1.238 orang SDM perpustakaan dari 450 perpustakaan desa, 136 perpustakaan kabupaten/kota dan 33 perpustakaan provinsi. Di Sulsel total ada 66 pustakawan yamg ikut,” ucapnya.
Bimtek ini didesain memperkuat kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasi kebijakan program TPBIS secara efektif.
Apalagi ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yakni implementasi paradigma perpustakaan yang terbaru, fokus kepada Knowledge Transfer.
Perpustakaan yang dahulu tercermin sebagai gudang buku yang senyap dan sepi pengunjung, kini didorong untuk berkegiatan.
“Jadi kami ajarkan para SDM ini bagaimana melibatkan masyarakat bahkan dengan pihak-pihak lain yang potensial mendorong terjadinya peningkatan literasi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat,” tuturnya.
Kepala Pusat Analisis dan Pengembangan Minat Baca Perpunas RI, Nani Suryani mengatakan selain memberikan kebaruan, pelaksanaan TPBIS pun unik, yaitu bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing.
Maka, perpustakaan desa sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya, melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.
“Kalau Sulsel itu masuk urutan ketiga peringkat tentang bagaimana kemajuan literasi dan teknologi yang dipakai,” tuturnya.
Perpustakaan yang telah melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional RI hingga tahun 2022 yaitu sejumlah 33 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan.
Sampai dengan Februari 2023,
TPBIS telah direplikasi di lebih dari 1.205 desa di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
Tahun 2023 ini, 450 perpustakaan desa/kelurahan dari 136 kabupaten/kota di 33 provinsi telah ditetapkan menjadi penerima manfaat program TPBIS.
Tujuan diselenggarakannya TPBIS ini secara umum terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan SDM melalui penguatan budaya literasi dan pemasyarakatan budaya kegemaran membaca.
Lalu penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan, melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter.
“Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” jelasnya. (wis/*)
