Konsultan Makassar Government Centre, Haris Djalante mengatakan, Pemkot perlu menyiapkan relokasi untuk tiga bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut. Sebab beberapa gedung diketahui telah berdiri, dan merupakan kantor pelayanan publik di antaranya Kantor Lurah Baru Kecamatan Ujung Pandang, perpustakaan Kelurahan Baru dan Balai Penyuluhan KB.
“Pemkot harus siapkan penggantinya karena itu bangunan fungsional,” jelas Haris.
Kemudian masalah lain dari pembangunan proyek strategis ini ialah berpotensi terjadinya gangguan saluran drainase. Menurut Haris, ada tiang pancang yang akan tertancap di drainase tersebut dan perlu dicarikan solusi.
Kemungkinannya pembangunan itu malah akan menghambat saluran air. Apalagi, saat ini terjadi cuaca ekstrem dikhawatirkan bisa mengakibatkan banjir.
Sehingga salah satu solusinya adalah akan dilakukan pelebaran saluran drainase untuk mencegah terjadinya sumbatan. Adapula pembangunan ini bisa menimbulkan getaran yang berpotensi mengganggu bangunan di sekitarnya.
Sebab di samping pembangunan gedung itu berdiri gedung Telkom. Karenanya, perlu dilakukan koordinasi terhadap gedung-gedung di sekitarnya.
Lebih lanjut, pembangunan mal pelayanan publik juga secara langsung akan mengurangi kapasitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar.
Dari 11 persen RTH di Makassar akan terkurangi 0,9 persen. Makanya pemkot Makassar harus menggantikan pohon-pohon yang ditebang. Caranya dengan merancang bangunan dengan konsep taman rooftop, sehingga bisa menjadi kawasan hijau.
