FAJAR, MAKASSAR– Luwu Utara dikenal sebagai salah satu penghasil kakao terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor ekonomi berbasis lahan terutama perkebunan merupakan motor utama perekonomian wilayah.
Untuk itu International Centre for Research in Agroforestry Icraf Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) telah merampungkan Peta Jalan Kakao Lestari 2020 – 2045. Itu dibahas di Four Point Hotel, Rabu, 19 Oktober.
Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kakao. Mengingat, Kabupaten Lutra dikenal sebagai daerah penghasil kakao terbesar di Sulsel.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengungkapkan perkebunan kakao di Luwu Utara merupakan perkebunan kakao rakyat, yang dikelola langsung oleh
petani.
Adapun permasalahaan dari pengelolaan skala kecil (small holder), antara lain serangan hama penyakit tanaman yang berkontribusi pada penurunan produktivitas, dan kualitas biji kakao yang dihasilkan petani.
“Makanya dibuatkan skema peta jalan yang terdiri dari skenario pembangunan, strategi, intervensi, dan indikator untuk mewujudkan visi Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera,” ucapnya.
Peta jalan ini di Kecamatan dengan kebun kakao paling luas antara lain di Kecamatan
Baebunta Selatan, Malangke barat,Sabbang, dan Sabbang Selatan
Lalu kata Indah, ada lima strategi yang telah disepakati dalam peta jalan kakao lestari ini. Antara lain, alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan, peningkatan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan.
Kemudian peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk kakao, perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan, dan insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan.
Pihak Icraf Indonesia, Dr Beria Leimona, mengungkapkan, Icraf memperkenalkan pengembangan kakao secara agroforestri. Dimana, petani juga bisa menanam durian, aren, hingga peternakan madu. Hal ini menjadi salah satu sistem pertanian agar petani bisa terbantu.
Kata dia, kolaborasi dengan Lutra ini sudah ada kebijakan berbasis data yang kuat, Ini tentunya yang sangat digalakkan melalui monitoring dan evaluasi.
” Bagaimana kabupaten bisa berkontribusi terhadap wacana perubahan iklim, dan tuntutan konsumen dalam memilih produk berkelanjutan,” jelasnya.(wis/*)
