Bukan hanya DAK, Taufan juga menyoroti persoalan pertanahan di Sumatera Selatan, terutama terkait maraknya praktik mafia tanah. Ia menyatakan bahwa meskipun sulit diberantas, keberadaan mafia tanah harus diminimalisasi karena menjadi hambatan bagi suksesnya program pemerintahan Presiden RI Prabowo, terutama yang berkaitan dengan Astacita.
“Persoalan mafia tanah memang sulit diberantas, tetapi harus diminimalisir. Eksistensi mereka menghambat program pemerintahan, termasuk Astacita,” ujarnya.
Taufan berharap pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap dana alokasi khusus, tidak hanya melalui evaluasi dan monitoring rutin yang dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat, tetapi juga dengan meningkatkan kontrol di tingkat daerah.
“Pengelolaan DAK selama ini bisa dikatakan masih kurang dalam hal kontrol. Pemerintah daerah harus sadar betul pentingnya pemantauan dan evaluasi agar penggunaan dana tepat sasaran,” tutup Taufan. (amr)
