FAJAR, LONDON–Setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, anggota parlemen sayap kiri mendesak Pemerintah Inggris untuk menegakkan komitmen mereka terhadap Hukum Internasional dan memastikan bahwa surat perintah penangkapan ditegakkan.
Pengadilan menemukan alasan yang masuk akal bahwa Netanyahu dan Gallant dengan sengaja dan sadar merampas barang-barang yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di Gaza, termasuk makanan, air, dan obat-obatan serta perlengkapan medis, serta bahan bakar dan listrik, setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024″.
ICC juga menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan. Mereka telah didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
Anggota parlemen Richard Burgon dan anggota parlemen Imran Hussain, yang tahun ini mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional untuk menyerahkan berkas bukti kejahatan perang Israel kepada tim Jaksa Penuntut, termasuk di antara mereka yang meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa mereka mematuhi surat perintah penangkapan.
Bukti yang mereka serahkan dihasilkan dari serangkaian panel yang diselenggarakan di Parlemen, dengan bukti yang diberikan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia terkemuka, pakar hukum, badan jurnalis, organisasi kemanusiaan Inggris yang hadir di Gaza, dan seorang tenaga medis Inggris yang menjadi relawan di Gaza.
