FAJAR, JAKARTA–Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus, mengajak pemerintah untuk memiliki pandangan ke depan, dan tidak terus-menerus membahas pelanggaran HAM masa lalu.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
“Kita perlu pandangan ke depan untuk membangun negara yang benar-benar melindungi hak asasi, tentu hak asasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya di akhir sesi pandangan dikutip dari dpr.go.id.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan peran sipil dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Edison menyatakan bahwa dengan latar belakang presiden yang berasal dari militer, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga prioritas HAM.
Ia mengingatkan potensi risiko pelanggaran HAM jika masyarakat tidak mendapat ruang bicara yang aman. “Saya khawatir, jika tidak berhati-hati, pelanggaran HAM justru bisa meningkat karena orang merasa bebas berbicara tetapi malah dianggap berlebihan, bahkan berisiko dituduh hal-hal lain, seperti terorisme,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.
Dalam hal anggaran, Edison menyoroti usulan tambahan Rp20 triliun untuk program-program Kementerian HAM. Ia menilai anggaran tersebut tidak terlalu besar bagi Indonesia, namun perlu ada kejelasan dan prioritas dalam alokasi.
“Kita harus tahu apa yang lebih dulu dibangun, baik sarana fisik maupun mental, untuk memastikan HAM dan aspek sipil tetap kuat,” tegasnya.
Rapat ini diadakan untuk membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian HAM yang diusulkan Menteri Natalius Pigai. (amr)
