Buktinya, selama kurun 2021-2013, terjadi pertambahan jumlah penduduk Kota Makassar dari 1,424,440 menjadi 1,454,960, atau sekitar 20,520 jiwa.
Di saat yang sama, justru terjadi penurunan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Makassar. Tahun 2021, TPT sebesar 13,18% menurun drastis pada 2013 menjadi 10,60%.
Hal lain yang juga menarik adalah peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar, dari 190,3 triliun (2021) menjadi 226,9 triliun (2023). Tak dipungkiri, Kota Makassar menopang sekitar 39-40 persen ekonomi Sulawesi Selatan.
Peningkatan signifikan PDRB Makassar seturut dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31% pada tahun 2023, melejit jauh dibandingkan tahun 2021 yang hanya 4,47%. Jauh melewati pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2023 (4,51%) yang justru menurun dibandingkan tahun 2021 (4,64%).
“Seluruh angka-angka positif di atas menjadi magnet bagi kedatangan masyarakat rural yang ingin mencari kerja atau mengadu kehidupan di Kota Makassar, termasuk yang statusnya Mash tergolong miskin menurut standar BPS,” jelas Asri.
Dia menyimpulkan, pertambahan penduduk miskin di Kota Makassar merupakan cerminan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penyangga.
“Sangat jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar dengan daerah lain jauh berbeda. Harusnya Pemprov bisa menjadi fasilitator untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah lain sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab tingkat Provinsi,” ungkap Asri.
