“Sudah ada upaya intervensi terkait persoalan ini sejak beberapa tahun lalu, bahkan bekerjasama dengan Pengadilan Agama untuk tidak mengeluarkan rekomendasi nikah bagi anak di bawah umur,” jelasnya.
Dia mengatakan siswa yang menikah dini rata-rata memilih berhenti alih-alih melanjutkan sekolah karena harus mengurus keluarga.
“Ini mereka yang memilih, tidak ada yang dikeluarkan dari sekolah karena dia menikah dini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Ade Fariq Ashar mengatakan, jumlah penduduk di Bone adalah terbesar kedua setelah Makassar, jumlah ini seyogianya cukup kecil.
Pun penanganan angka putus sekolah ini cukup berhasil ditekan secara signifikan, jika dibanding 10 tahun silam di angka 54 ribu.
Pemkab Bone kata dia melibatkan unsur NGO, Perbankan, Baznas, Akademisi dan OPD untuk mengintervensi hal ini, sehingga angka yang ditekan bisa signifikan.
“Jadi kita melihat ini bukan cuma pekerjaannya pemerintah, coba mi lihat di (kelurahan) Bajoe, anak-anak di sana tidak adami yang mau kembali ke bangku formal, tetapi ke bangku nonformal, makanya PKBM itu kita aktifkan, supaya mereka dapat penyetaraan, paket A, B atau C,” jelasnya.
Intervensi pemda juga dinilai cukup berhasil karena inovasi ini menjadi cikal bakal program Program Pengembalian Anak Tidak Sekolah Pasti Beraksi yang digagas oleh Pemprov Sulsel.
“Jadi Bone ini sudah jadi daerah pilot project,” sambung Ade.
Pun intervensi putus sekolah akibat pernikahan dini juga berhasil membuat Bone sebagai Top 45 pencegahan pernikahan dini anak. (an)
