Sejauh ini, lanjut Mardiana, pejabat pemerintah daerah tertinggi yang kedapatan melakukan pelanggaran netralitas ASN yakni camat. Yaitu di Makassar dan Luwu. Perihal sanksi, Mardiana menjelaskan, bawaslu tidak punya kewenangan. “Kami hanya memberikan penelusuran dan meneruskan ke KASN sebagai lembaga yang punya otoritas untuk penanganan terkait ASN,” pungkasnya. (ams/ham)
News Feed
Tim 8 Setop Bahas Cawapres Anies, Sepakat Melangkah Lebih Maju
FAJAR, MAKASSAR-Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menegaskan cawapres sudah ada dikantong Anies. Sehingga telah disepakati untuk
Amure Sebut Sistem Proporsional Terbuka Bakal Lahirkan Persaingan yang Sehat
FAJAR, BONE-Keputusan sistem pemilu proporsional terbuka memberikan kabar baik bagi para politisi, salah satunya Legislator Pusat PKB Andi
Informasi Rekam Jejak Capres, Caleg, dan Program Partai Dibutuhkan Sampai ke Anak Muda
FAJAR, MAKASSAR-Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, anak muda membutuhkan informasi peserta pemilu baik visi-misi, program partai, rekam
Ketua Pepabri Kota Makassar Herlina Londong Bidik Kursi DPRD Sulsel Lewat Dapil Makassar A
FAJAR, MAKASSAR-Herlina Londong, memiliki jiwa sosial yang tinggi terutama terhadap masyarakat kecil sudah dilakoninya sejak masih aktif sebagai
Pasangan Politisi Ini Sabet penghargaan Golkar Media Award 2023
FAJAR, JAKARTA — Pasangan politisi asal Sulsel ini menyabet penghargaan Golkar Media Award 2023 digelar di Aula Kantor
- Sebelumnya
- 1
- …
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- …
- 355
- Berikutnya