“Bupati Tapanuli Utara dan seluruh jajaran pemerintah daerah mempunyai perhatian khusus dalam pengakuan yang adil atas wilayah adat yang menjadi tempat hidup dan menggantungkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sayangnya, area ini kerap masuk dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, kami terus memperjuangkan hak-hak mereka agar wilayah adat yang sudah dikelola selama turun-temurun tetap berada dalam kedaulatan mereka,” ujar Heber.
“Kepedulian ini kami tuangkan dalam penetapan kebijakan formal daerah berbentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli Utara tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk 10 Komunitas di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara dalam bentuk pendanaan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Utara telah menganggarkan lebih dari Rp200 juta dalam rangka keseluruhan proses pemenuhan hak kelompok masyarakat adat di 6 wilayah,” ungkapnya.
Keberhasilan BRWA dalam proses verifikasi hingga tahap penetapan suatu wilayah adat tidak luput dari praktik baik yang dilaksanakan di lapangan. Praktik baik tersebut antara lain berupa adanya kolaborasi yang mencakup unsur kepemimpinan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menjalankan regulasi, adanya pengalokasian anggaran pemerintah daerah, serta prosedur di lapangan yang menggunakan pendekatan per kabupaten sehingga menjadikan setiap proses kegiatan berjalan secara paralel.
“Sebagai lembaga yang berperan melakukan registrasi wilayah adat, BRWA yang didukung oleh Ford Foundation mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Luwu Utara dalam registrasi dan pengakuan wilayah adat. Harapannya, dengan menegaskan hak wilayah adat akan memotivasi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan pengetahuan serta kearifan lokal. Semoga pembelajaran di kedua daerah ini menjadi sebuah praktik baik yang dapat diduplikasi di daerah lainnya, yang disesuaikan dengan keunikan lokal masing-masing wilayah adat,” tutup Widodo. (rls/idc/com/*)
