Terkait Sertifikat keandalan, ada beberapa peraturan lain yang saling terkait yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Adanya berbagai peraturan terkait dengan Sertifikasi Keandalan Privasi bagi Pelaku Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Indonesia menunjukkan perlunya penyelarasan antara satu peraturan dan peraturan yang lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan keamanan data pribadi.
Penyelenggaraan acara ini juga menegaskan pentingnya kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku e-commerce terkait dengan perlindungan data pribadi. Diharapkan dengan adanya diskusi ini, akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi keandalan privasi bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. (*)
