Hal ini dimungkinkan karena gencarnya pemerintah melaksanakan program pengentasan kemiskinan ekstrim mengikuti tren kebijakan global.
Terkait aspek ketahanan pangan, posisi Sulsel secara nasional, indeksnya terus mengalami perbaikan peringkat, dari peringkat lima (5) tahun 2019, meningkat signifikan menjadi peringkat tiga (3) secara nasional pada tahun 2022. Salah satu faktor penentunya, ada peningkatan produksi padi sebanyak 310 ribu ton sejak periode 2019 hingga 2022. Termasuk dukungan anggaran, mencapai Rp456,33 miliar dari APBN, Rp224,79 miliar dan dari APBD, Rp231,54 miliar.
Selanjutnya, terkait upaya meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Sulsel untuk manfaatkan posisi strategisnya sebagai hub ekonomi di KTI, maka dibawah koordinasi Pemprov.
Sejak 2022 sudah empat Pemkab mendirikan lembaga layanan perizinan usaha maupun investasi secara terintegrasi, dikenal sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hasilnya, dalam setahun, MPP menunjukkan kenerja baik. Pada triwulan I 2023 tercatat investasi terealisasi sebesar Rp. 7,01 triliun. Dimana PMDN sebesar Rp4,40 triliun dan PMA Rp2,61 triliun. Kedepan lembaga pelayanan investasi terintegrasi tersebut perlu didorong pendiriannya di beberapa daerah potensial untuk investasi.
Beberapa penjelasan tentang perkembangan indikator perekonomian tersebut dapat menjadi referensi pemerintahan Pj. Gubernur dalam merencanakan kebijakan perekonomian di Sulsel agar lebih baik dan tepat untuk menyongsong Pemilu Raya tahun 2024.
){kind=link}