FAJAR, MAKASSAR-Organisasi lingkungan hidup, WALHI Sulawesi Selatan, angkat bicara terkait dengan kegagalan pemerintah Kota Makassar memperoleh Piala Adipura tahun 2023. Menurut WALHI Sulsel, kegagalan pemkot Makassar meraih Piala Adipura karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tidak memiliki program yang baik, jitu dan komperhensif dalam mengelola lingkungan hidup di Kota Makassar, khususnya pada masalah sampah.
Menurut Kepala Departemen Riset dan Pendekatan Publik WALHI Sulawesi Selatan, Slamet Riady, kegagalan Pemkot Makassar meraih adipura harus menjadi momentum bagi dinas lingkungan hidup Kota Makassar untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran. mulai dari mindset dinas lingkungan hidup, hingga program dan strategi yang dijalankan, kemudian kinerja UPT-UPT dan yang terpenting siapa mitra dinas lingkungan hidup.
“Menurut saya yang harus dievaluasi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saya lihat sejak Walikota dilantik, dinas lingkungan hidup sama sekali tidak punya program. ditambah lagi badan pembangunan internasional dan mitranya di Makassar yang menjalankan program sampah, sama sekali tidak berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah di Makassar. Belum lagi dukungan DPRD dan Walikota Makassar terhadap dinas lingkungan hidup juga sangat minim. Ditambah peran UPT Bank Sampah yang tidak maksimal,” ujarnya.
Slamet juga menjelaskan bahwa masalah sampah di Kota Makassar harus diberi perhatian yang serius seperti halnya dengan masalah banjir. Bukan karena ingin dapat adipura, melainkan karena volumenya terus bertambah. Maka program pengelolaan sampah yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Makassar harus berubah.
“Sekarang, DLH harus membuka diri, DLH harus menerima mengadopsi masukan dan ide-ide dari luar, khususnya dari organisasi yang ekspert pada isu sampah. Walikota dan Ketua DPRD juga harus memberi anggaran yang besar kepada DLH, khususnya untuk dapat mengatasi volume sampah yang semakin besar. Adipura itu bonus, bukan tujuan,” ungkapnya.
Secara terpisah, Direktur Yaptau, Makmur, mengatakan bahwa kegagalan pemkot Makassar meraih adipura karena mindset dinas lingkungan hidup yang selalu berorientasi pada proyek dan mengejar adipura, sementara mereka tidak paham bagaimana mengatasi masalah sampah di Kota Makassar. Sehingga strategi penanganannya keliru.
Selain itu, dirinya juga menilai bahwa program sampah yang digagas lembaga asing dan LSM lokal di Makassar juga tidak berhasil mengatasi sampah di Kota Makassar.
Inisiator sekaligus Ketua Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia ini bahkan bercerita bahwa dirinya pernah mendatangi dan berdiskusi dengan Kepala UPT bank sampah dan Walikota Makassar untuk menjelaskan strategi penanganan sampah di Makassar. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
“Sebagai lembaga yang paham terhadap strategi pengelolaan sampah dan sangat risau dengan masalah sampah di Kota Makassar, kami tentu berkepentingan untuk menjelaskan strategi kami ke pemerintah. Walikota Makassar saat itu juga setuju dengan rencana kami,” ucap Makmur.
Sehingga Makmur berharap Walikota Makassar dapat segera menindaklanjuti saran usulan kami, sehingga persoalan sampah di Kota Makassar dapat teratasi dan pemerintah kota, masyarakat, hingga kelurahan dapat pemasukan dari pengelolaan sampah. (*)
