Selanjutnya sambungnya Amin, CLM berbisnis ore nikel dan pihak buyer juga tidak bisa diabaikan. Apalagi menyangkut pemalsuan RKAB. Sehingga pihak buyer itu harus juga bertanggung jawab. Jangan Helmut sendirian. Ini mafia dan saling terhubung dengan satu entitas bisnis dan bisnis lainnya.
“Jadi dugaan kuatnya ada instansi pemerintah yang terlibat ilegal mining. Jadi buyer ore nikel dari CLM seharusnya ikut bertanggung jawab dan ditetapkan tersangka sebagai bentuk penegakan lingkungan di Sulsel. Kalau hanya Helmut. Artinya ada konflik internal yang memaksa Helmut ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Sebelunya, Helmut Hermawan saat ini ditahan di Mapolda Sulsel sebagai tersangka kasus tindak pidana pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.
Tindakan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 jo pasal 110 atau pasal 111 ayat (1) undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan/atau pasal 263 ayat 1 KHUPidana.
Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarta,
RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya), PT. CLM pada 11 Januari 2022 diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan jumlah produksi dan penjualan yang disetujui yaitu 1.440.000 MT (metrik ton).
Pada Juni 2022 telah mengajukan revisi RKAB tahun 2022 dengan jumlah revisi yang diajukan 2.520.000 MT. Namun sampai saat ini belum menerima persetujuan revisi RKAB tahun 2022.
