FAJAR, MAKASSAR-Relawan Anies Baswedan gerah dengan sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai kepala negara dan pemerintahan Jokowi diminta netral. “Bahwa negara semestinya tidak ikut berkontestasi dalam Pilpres karena rentan mencederai demokrasi,” ujar Ketua Mileanies Sulsel, Asri Tadda.
Terbaru Jokowi menyebut sejumlah nama kandidat yang berpeluang maju di Pilpres 2024 di hari lahir PPP di Jakarta, Sabtu, 18 Februari. Tokoh yang disebut diantaranya berada di kabinetnya saat ini seperti Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Mahfud MD.
Di luar kabinetnya, dia menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PPP Mardiono. Kendati dia tidak menyebut figur yang kebetulan tidak hadir, relawan Anies tetap menganggap itu bagian manuver politik Jokowi. “Tapi saya yakin rakyat sekarang semakin cerdas mencerna apa yang terjadi,” katanya.
Dia berharap, presiden selanjutnya tidak demikian. Rakyat butuh Presiden yang lebih bisa membangun tradisi berdemokrasi yang lebih baik. “Kita butuh presiden yang bisa mengayomi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali,” ujarnya.
Pengamat Politik Unhas Adi Suryadi Culla menyebut sikap yang ditunjukkan Jokowi itu wajar membuat gerah relawan Anies. Jokowi dinilai telah tegas menunjukkan sikap tidak mendukung calon dari parpol oposisi.
“Di negera mana pun ingin keberlanjutan. Mungkin ingin menunjukkan tidak dalam posisi mendukung calon oposisi,” ujarnya.
Dosen FISIP Unhas ini menilai kabinet yang disebutkan itu figur potensial yang akan melanjutkan rezimnya. “Presiden mungkin berharap mereka yang menjadi kontestan adalah orang yang menjadi bagian rezim politiknya. Sehingga dia mengendors figur yang dekat dengan dirinya,” tambah Adi.
Meski pun sistem demokrasi, presiden selaku kepala negara dan pemerintahan idealnya netal. Pasalnya, presiden ketika presiden terpilih dia bertanggungjawab pada rakyat tanpa melihat lagi latar belakang parpol dan kelolpok golongan.
“Sikap profesionalisme dan netralitas proden idelanya ditunjukkan ketika barusan masalah kenegaraan,” katanya.
“Presiden secara ideal seharusnya netral, tidak menggemborkan dukungan terhadap salah satu calon karena bisa menimbulkan bias politik atau bisa menimbulkan penyimpangan terhadap komitmen presiden sebagai kepala negara,” tambahnya.
Terlebih presiden harus menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tahun pemilu. Jadi, etika politik penting ditunjukkan oleh presiden.
Relawan Sahabat Ganjar santai dengan tidak disebutkannya idolanya akhir-akhir ini. Ganjar yang gubernur Jawa Tengah itu memang belakangan tidak diendors lagi oleh Jokowi.
“Pak jokowi biasanya pergi dengan mentri-menterinya salah satunya adalah pak Prabowo wajar saja dalam setiap pidatonya biasa disebut,” kata Ketua Sahabat Ganjar Sulsel, Subair Silaleng.
Menurutnta, pernyataan Jokowi mengenai calon presiden di acara partai PPP adalah pernyataan yang umum. Pasalnya semua yang disebutkan bisa maju dalam Pilpres 2024. “Apabila beliau (Ganjar Pranowo) hadir mungkin juga akan disebut oleh Bapak Joko Widodo,” ujarnya. (rul/*)
