Sempat geger dan viral — Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa anggaran untuk program kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun kurang dimaksimalkan. Alhasil angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi. Kata Menteri Azwar, anggaran kemiskinan Rp500 triliun terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan.
Media kemudian mengutip pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Bertambah sebanyak 0,20 juta orang terhadap Maret 2022.
“Kemudian, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50%, naik menjadi 7,53% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022.
Pemerintah sendiri — dalam hal ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kenaikan jumlah penduduk miskin merupakan hal fluktuatif yang mungkin terjadi akibat adanya turbulensi sosial ekonomi seperti saat pandemi Covid-19, termasuk akibat kenaikan harga BBM di tahun 2022. Bahkan Wapres Ma’ruf Amin menyatakan dengan yakin menyatakan, “Insya Allah kita yakin nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita [capai]. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang kita tentukan.
**
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas sempat menyatakan bahwa anggaran kemiskinan Rp500 triliun terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ia menyatakan juga penggunaan anggaran butuh reformasi besar-besaran. Dalam hal ini, dirinya menyarankan agar rapat dan studi banding bisa memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang. Jangan berulang terus, program kemiskinan banyak tapi terserap di studi banding kemiskinan.
Hari Minggu kemarin Menteri Azwar mengeluarkan pernyataan tertulis untuk meluruskan pernyataannya terkait duduk masalah serapan anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun kementerian/lembaga. Menteri Azwar menyebut tidak semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.
Ia menyebut misalnya biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Ia menyebutkan bagaimana pihaknya pekan lalu, menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Tiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka menurut Menteri pihaknya akan melakukan konsultasi sekarang konsultasi online-kan. Tujuannya agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta dan anggaran bisa dihemat. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak.
**
Sejak dari dulu selalu ada guyonan — banyak pihak membicarakan kemiskinan di hotel bintang lima. Sejak dulu kita juga mendengar cerita bahwa sebagian besar kursi di pesawat di isi para pejabat dan pelaksana di pemda dan instansi lembaga negara. Di masa menjabat Dirut PLN Dahlan Iskan — mantan Menteri BUMN itu pernah selama sebulan melarang jajaran PLN melakukan perjalanan dinas. Ia meminta urusan dilaksanakan dan dibicarakan via online. Dan menurut Dahlan Iskan, saat itu semua masalah tetap bisa diselesaikan.
Terkait kegiatan di hotel Menpan Yuddy Chrisnandi (2017-2021) —
pernah melarang instansi pemerintah melakukan kegiatan di hotel (pertimbangannya selain penghematan — hampir semua instansi pemerintah punya ruang pertemuan yang cukup representatif). Namun keluhan para pengelola hotel, membuat pemerintah akhirnya mencabut larangan itu. Agar kemiskinan bisa berlalu, sudah saatnya pemerintah selalu berada di garis prinsip dan mendasar: Salus populi suprema lex. ***
