Apalagi, lanjut dia, program ini sejatinya banyak yang tidak tepat sasaran di periode-periode sebelumnya. Pihaknya bahkan pernah meminta agar program ini dihentikan. ”Tapi katanya tahun ini akan berbeda,” sambungnya.
Dia berharap, perubahan yang dilakukan tak hanya perkara sisi anggaran dan pelatihan yang kini mulai menjangkau sesi offline. Namun, harus betul-betul tepat sasaran.
Alih-alih hanya menunggu pendaftaran dari para calon peserta, pemerintah pusat didorong bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan (disnaker) hingga dinas pendidikan (dispendik) di daerah guna menjaring para angkatan kerja. Misalnya, siswa SMA, SMK, maupun mahasiswa yang memang akan bekerja.
Lalu, mendata berapa pekerja yang memang betul-betul membutuhkan upskilling. ”Jadi langsung ke target. Bukan lagi mereka yang sudah bagus dari sisi pekerjaan dan kekayaan tapi masih dapat (kartu prakerja, red),” tegasnya.
Selain itu, pemerintah didesak untuk tak lagi memakai pihak ketiga dalam pelaksanaan program prakerja tahun ini. Mengingat, kata dia, pemerintah sudah memiliki balai latihan kerja (BLK) di daerah. Harusnya, BLK-BLK ini dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
”Jangan disubkontraktorkan lagi. Sudah saatnya pemerintah memunculkan BLK-BLK yang dimiliki,” pungkasnya. (dee/mia/jpg/dir)
