FAJAR, BELOPA-Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Wahyu Napeng memilih keluar dari ruang sidang paripurna DPRD Luwu, Rabu 23 November. Anggota DPRD Luwu ini melakukan aksi walk out setelah menolak paripurna anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Pokok 2023. Hal itu karena, ia belum menerima draft rekanan kerja anggaran (RKA) APBD 2023 sebagai dasar pandangan fraksi.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Wakil Ketua Andi Mappatunru, dan Zulkifli hanya diikuti 14 orang dari 35 anggota DPRD Luwu. Saat sidang paripurna dibuka Rusli Sunali, Wahyu Napeng mengajukan interupsi.
Wahyu Napeng mengatakan, hanya akan mengingatkan terkait sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi terkait rancangan APBD Pokok 2023 ini. “Saya ingatkan bahwa ada keputusan dalam rapat Bamus DPRD Luwu lalu,” kata Wahyu.
Menurutnya, dalam rapat Bamus DPRD telah disepakati untuk melanjutkan paripurna APBD soal APBD Pokok 2023, setelah ada draft RKA dibagikan ke masing-masing fraksi.
Wahyu menyebut, draf RKA APBD 2023 belum dibagikan, ternyata rapat paripurna dilanjutkan. Lalu apa yang menjadi acuan dalam memberikan pandangan fraksi. Selama ini, acuan pandangan fraksi adalah RKA APBD. Untuk itu, dirinya memohon maaf karena tidak dapat mengikuti rapat paripurna yang tidak mengikuti keputusan rapat Bamus yang lalu.
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Luwu, Basaruddin mengakui, adanya kesepakatan dalam rapat terkait paripurna APBD tahun 2023 tidak dilanjutkan sebelum ada draf RKA.
“Tapi, masalahnya kondisi saat ini sangat masif. Ini sudah masuk injury time,” kata Basaruddin. Dia menilai kalau rapat paripurna ini perlu dilanjutkan, sambutan Bupati cukup menjadi acuan pandangan fraksi di DPRD Luwu.
Ketua DPRD luwu, Rusli Sunali mengakui, adanya kesepakatan di Bamus. “Rapat ini merupakan rapat Bamus pertama. Tapi, setelah rapat Bamus kedua. Bamus tidak melahirkan kesepakatan itu,” kata Rusli.
Rapat kedua Bamus dilakukan beberapa waktu lalu. Hasil rapat ini menjadi acuan ini. Dasar pembuatan pandangan fraksi adalah sambutan Bupati pada penyerahan APBD Pokok 2023 beberapa waktu lalu. Apalagi 10 fraksi sepakat melanjutkan pembahasan.
Ketua Fraksi PAN DPRD Luwu, Yani Mulake mempertanyakan soal adanya isu intervensi pemberian dana alokasi umum (DAU) yang lebih besar kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pendidikan sebanyak Rp50 miliar, Dinas Kesehatan Rp55 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum Rp56 miliar.
Alokasi dana DAU Luwu hanya Rp400 miliar, makanya, kemungkinan ada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak kedapatan anggaran nanti dipembahasan. “Kami butuh penjelasan masalah ini,” paparnya.
Fraksi Partai Gerindra dan Partai Golkar sepakat membahas APBD Luwu 2023. “Skala prioritas tahun 2023 pada sektor pertanian,” kata Andi Muharrir dari Golkar.
Peningkatan incam perkapita masyarakat perlu ditingkatkan. Upaya untuk mengantisipasi laju kemiskinan. Sektor pertanian, kesehatan, dan pendidik, telah disipkan porsi anggaran lebih besar. Bantuan benih dan alsintan. Meningkatkan infrastruktur pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian Lalu peningkatan sarana pendidikan memadai. Mengurangi pembangunan tak beri dampak langsung perkapita. (shd/*)
