FAJAR, MAKASSAR – – Dari berbagai tahapan pemilu, tingkat rekapitulasi suara biasanya menjadi momentum paling rawan terjadinya kecurangan. Karenanya KPU mengajak semua pihak bisa mengawasi tahapan pemilu, termasuk pemuda dan mahasiswa.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Sulsel Faisal Amir dalam diskusi publik yang digelar Poros Muda Sulsel bertajuk “Menakar Potensi Konflik Pemilihan dan Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang Aman dan Kondusif” di Warkop Nassami, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin (19/9/2022).
Dalam pemaparannya, Faisal mengatakan mengelola Pemilu tidak mudah, karena potensi konflik begitu besar bila tak diberangi aturan yang jelas. Semua tahapan Pemilu itu potensi konfliknya besar. “Makanya, regulasi yang dihadirkan harus betul-betul pro rakyat. Tidak boleh berpihak kepada peserta karena rawan,” ujar Faisal.
Pengamat Politik dari Unhas, Andi Ali Armunanto dan akademisi Unismuh Dr Abdi menjelaskan salah satu penyebab konflik dalam pesta demokrasi karena tidak jelasnya penegakan regulasi dalam penanganan konflik tersebut. “Dalam Pemilu, konflik manajemen yang banyak terjadi. Terutama pasca penghitungan suara ya, karena misalnya ada calon atau kandidat yang merasa dirugikan, maka perlu Bawaslu atau pihak yang berwenang untuk berlaku jujur dan adil,” jelas Ali Armunanto.
Sementara Ketua BEM Fisip Unismuh Zul Jalali Wal Ikram menyampaikan pentingnya keterlibatan pemuda, salah satunya mahasiswa. Ia menyampaikan tidak ada jaminan Pemilu akan berjalan sesuai harapan. Dalam artian partisipasi pemilih bisa tinggi, tidak adalagi kecurangan, atau politik uang yang massif. “Persoalan ini bisa setidaknya diminimalisir dengan pelibatan mahasiswa atau anak-anak muda,” jelas Zul
Zul juga mengajak rekan-rekannya sesama mahasiswa, berkontribusi aktif pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, minimal memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan hak pilih. (nsrn/ham)
