FAJAR, MAKASSAR-Partai Demokrat menitikberatkan isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Masalah ini pun dibahas khusus melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Sekira tiga ribuan pimpinan partai Demokrat dari seluruh Indonesia dikumpulkan DPP Partai Demokrat. Rapimnas ini dilaksanakan Kamis-Jumat, 15-16 September di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengatakan Rapimnas ini dilaksanakan dengan membahas beberapa hal. Salah satunya terkait masalah kenaikan BBM.
Menurut Ulla sapaan Ni’matullah, Rapimnas ini dilaksanakan karena merasa perlu memanggil semua anggota DPR dan struktur partai untuk membahas secara serius situasi bangsa dengan kenaikan BBM.
“Jadi saya kira mungkin partai akan mengambil sikap yang jelas karena ini menyangkut hidup masyarakat yang makin susah,” katanya.
Ulla pun akan mewakili DPD Sulsel di Rapimnas untuk melaporkan secara langsung situasi dan kondisi masyarakat di Sulsel. Dia akan menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berdampak serius bagi masyarakat.
“Beberapa hari lalu saya memang sudah dimintai bikin perumusan terkait masalaah-masalah yang dihadapi masyarakat di Sulsel,” beber Ulla.
Semua Ketua DPP kata Ulla juga tampil memaparkan kondisi di provinsi masing-masing. Setelah itu akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan Partai Demokrat terkait isu BBM ini.
Selain itu kata Ulla, DPP akan mengoordinasikan soal pendaftaran caleg secara nasional. “Ketiga rangkaian peringatan ulang tahun partai,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Khusus Sulsel, di Rapimnas ini kata Ulla mengikutkan peserta sebanyak 140 orang lebih. Terdiri atas, Ketua DPD, Sekretaris, Bendahara, BPOKK, Bappilu, Bakomstra DPD, seluruh anggota fraksi provinsi dan kabupaten/kota se-Sulsel, dan seluruh ketua DPC 24 kabupaten/kota.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP
DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra
mengatakan, pada Rapimnas ini, para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu. Ini untuk menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan. “Masukan-masukan ini juga tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” tuturnya. (mum/ham)
