Ada poin penting yang pernah disampaikan Alamanda Shantika – founder Binar Academy — yang juga mantan Vice President of Product di Gojek. Ketika itu dia mendapat tawaran menjadi komisaris independen perusahaan taksi terbesar Indonesia Blue Bird. Ia bertemu dan berbincang dengan beberapa anggota direksi Blue Bird. Bertanya ke mereka apa sesungguhnya visi dari Blue Bird. Hampir semuanya menjawab: hatinya Blue Bird itu adalah mau yang terbaik bagi pengemudinya. Kesejahteraan para supirnya.
Alamanda menangkap ‘visi’ itu bukan sekadar sebuah pencitraan atau sesuatu yang bullshit. Ia kemudian bertemu satu dua supir Blue Bird dengan menjadi penumpang taksi mereka. Ia bertanya tentang apa dan bagaimana mereka bekerja dan semuanya merasa nyaman sebagai keluarga besar Blue Bird. Ia bertanya bagaimana dengan kehadiran ‘Gojek’ dan kawan-kawan. Ia terhenyak, ada yang menjawab bahwa Ia hampir bunuh diri karena kehadiran taksi online. Sang supir hari-hari itu sempat bertanya, “Masih ada nggak ya rejeki saya di Blue Bird.”
Pernyataan sang supir menyadarkan Alamanda bahwa saat Ia dan kawan-kawannya melakukan disrupsi pada sebuah ekosistem yang sudah eksis — tentu dengan niat yang baik, memberi opportunity yang lebih besar dan masif — ternyata ada ekosistem lama yang ter-disrupt dan juga orang-orangnya menjadi goyah dan terganggu.
Alamanda memutuskan menerima tawaran Blue Bird karena visi untuk memberikan yang terbaik kepada para pengemudinya. Blue Bird juga pada akhirnya menurunkan egonya sedikit untuk memelihara kelangsungan kesejahteraan pengemudinya dengan berkolaborasi dengan Gojek. Maka Alamanda memberi pesan, bahwa ketika kita menjadi disruptor maka ada kita harus menjaga bahwa gangguan pada sebuah ekosistem jangan memberi kerusakan atau dampak orang-orang yang ada di pusaran itu. Meskipun hukum bisnis selalu ‘buta’ terhadap hal yang begini, tetapi Alamanda mungkin ingin memberi satu konsepsi dan wawasan baru tentang bagaimana kita menjadi disruptor yang memiliki hati nurani. Bisakah?
**
Hari-hari ini ada polemik yang ramai di berbagai media koran hingga ke grup-grup WA tentang pernyataan 3 Gubernur di Sulawesi yang tidak setuju dengan perpanjangan kontrak karya Vale. Ketiga Gubernur itu Andi Sudirman Sulaiman (Gubernur Sulsel), Ali Mazi (Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Rusdy Mastura (Gubernur Sulawesi Tengah). Sebuah sikap yang tentu saja mendapat pro dan kontra banyak pihak. Bagi ketiga Gubernur tadi alasannya karena minimnya kontribusi yang diberikan PT Vale kepada daerah. Mereka meminta agar konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD Provinsi dan kabupaten kota masing-masing.
Mereka yang mendukung tentu memiliki argumen bahwa sudah saatnya kita mengelola sendiri sumber daya alam kita. Kita memiliki kemampuan untuk itu dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat itu sendiri. Apalagi pengelola Vale sekarang sudah didominasi para warga Indonesia.
Mereka yang kontra dengan sikap para Gubernur tentu akan menyatakan, apakah ‘keputusan’ itu memang memungkinkan dengan mengabaikan opsi perpanjangan kontrak dengan begitu saja. Bagaimana jika ada tuntutan arbitrase di ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), apakah kita siap untuk menyiapkan dananya berperkaranya. Sekadar informasi gugatan perusahaan asal Inggris Churchill kepada Pemda Kaltim dan Indonesia sebagai salah satu contoh, di mana kita harus mengeluarkan honor pengacara sekurang-kurangnya sekitar Rp60-70 miliar. Tetapi tentu argumen ini akan dijawab, bahwa pengambilalihan lahan Vale akan memberikan kontribusi yang berkali-kali lebih banyak lagi nantinya.
Namun apapun yang akan berlaku nanti, kita harus saling mengingatkan bakal pengelola bahwa mereka harus menjadi bagian disruptor yang baik nantinya — dengan tidak mengurangi kenikmatan yang sudah dirasakan para pekerja dan masyarakat sekitar di sana selama ini. Pengambilan PT Vale pada akhirnya, jangan disarati ‘ambisi-ambisi pribadi’ siapapun yang berada di seputar gagasan ini. Ini gagasan baik, jika dikelola dan diniati dengan baik. *
