FAJAR, MAKASSAR — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mengimplementasikan sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karenanya, Kemendagri terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di daerah.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam acara bertajuk “Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-ASN” di Claro Hotel Makassar, Senin, 23 Mei 2022.
Acara yang digelar secara hybrid tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat. Yakni, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri, Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku Mintje Wattu, serta Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Muhyidin. Acara tersebut juga diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator PMK, Sekretariat Kabinet, dan pemerintah daerah (pemda).
“Regulasinya sudah cukup jelas. Mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dan juga telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021,” ujar Fatoni.
Dalam acara tersebut, Fatoni mengimbau pemda agar mengoptimalkan program Jamsostek bagi pegawai non-ASN. Kemendagri, kata dia, terus mendorong pemda agar mematuhi regulasi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Dorongan tersebut juga telah tertuang melalui Surat Edaran Nomor 842.2/5193/SJ.
