FAJAR, JAKARTA–DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perkara
Menanti Putusan MK
Ada putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang ditunggu para politisi Indonesia. Putusan sidang judicial review Undang-Undang
Berita Utama
Tag: MK
Perhatian! Hari Ini MK Umumkan Gugatan Teregistrasi
MAKASSAR, FAJAR — Kejelasan terkait gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan hari
17 Komisioner Bawaslu Se-Sulsel Diproses ke DKPP
MAKASSAR, FAJAR — Sejumlah pengawas pemilu dalam bayang-bayang pemeriksaan. Mereka terancam dilapor ke DKPP. SAAT ini, sebanyak 17
Pilkada Jeneponto Lanjut ke MK
MAKASSAR, FAJAR — Pilkada Jeneponto belum usai. Prosesnya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati
MK Tolak Permohonan Pengujian Materi UU Pemilu Terkait Batas Waktu Penyelesaian Perkara
FAJAR, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara permohonan pengujian materi Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Konstalasi Pilkada Serentak 2024 Berubah, MK Ubah Threshold Pilkada
FAJAR, JAKARTA–Konstalasi Pilkada serentak 2024 berubah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Partai Gelora dan Partai
Fiat Justitia Ruat Caelum di MK
Hari Senin ini — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Angka 4 Persen Tanpa Pijakan, DPR Gagap Rumuskan Alasan Penentuan Ambang Batas
JAKARTA, FAJAR–Dalam putusannya, MK hanya mengabulkan dalil soal ketidakjelasan perumusan angka ambang batas. Sementara skema penghitungan, MK menegaskan
Pro-Kontra Putusan MK, Bisa Baik, tapi Berpeluang Kacaukan Demokrasi
MAKASSAR, FAJAR – Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan besar. Sekaligus “menampar” anggota DPR di Senayan. DALAM putusan yang
Menanti Putusan MK
Ada putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang ditunggu para politisi Indonesia. Putusan sidang judicial review Undang-Undang
Wajah Gelap Oligarki dalam Perpu Ciptaker
OLEH: Fajlurrahman Jurdi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022
Saat Hakim MK Dikerjai Kawan Sendiri
Oleh: Amir Ilyas, Dosen Ilmu Hukum Unhas Opini Harian FAJAR yang ditulis sekolega saya, Fajlurrahman Jurdi dalam judul