FAJAR, MAKASSAR — Senin, 28 Juli 2025, Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk tiga sektor strategis: pasar tradisional, terminal transportasi, dan layanan air bersih PDAM.
Peluncuran itu bukan sekadar simbolik. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berdiri di tengah keramaian pasar dan menegaskan: “Kalau masih ada selisih keuangan setelah ini, berarti kita tidak komitmen. Digitalisasi harus menjadi budaya kerja, bukan hanya slogan.”
QRIS, yang selama ini identik dengan kafe atau toko modern, kini menyasar pedagang ikan, sopir angkutan, hingga pelanggan PDAM. Ambisi utamanya adalah menutup celah kebocoran—istilah halus untuk praktik manipulasi atau permainan angka yang selama ini merongrong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Munafri blak-blakan: “Dengan uang tunai, potensi kebocoran terlalu besar. Ada laporan fiktif, selisih, bahkan kembalian dalam bentuk permen. QRIS menghapus itu semua transparan, akurat, dan bisa diaudit kapan saja.”
Angka-angka mendukung kekhawatiran itu. Kepatuhan pembayaran retribusi terminal, misalnya, masih berada di angka 40%. Artinya, lebih dari separuh potensi PAD dari sektor itu menguap entah ke mana.
Lewat sistem digital, setiap transaksi langsung tercatat dalam sistem. Tidak ada lagi cerita uang setoran yang “kurang sedikit”, atau karcis yang tak tercetak. Semuanya berbasis data real-time, yang bisa dilihat pemerintah maupun auditor kapan saja.
Dari Pasar ke Masjid
