Namun demikian, hal ini turut memunculkan tanda tanya besar: apa peran Kota Samarinda ke depan? Akankah ia kehilangan posisi strategis sebagai pusat pemerintahan Kaltim, atau justru tetap mempertahankan sebagian fungsinya?
Penundaan IKN Diperhitungkan Ulang
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengingatkan bahwa pembangunan IKN telah tercantum dalam dokumen RPJMN dan RPJMP, serta telah menelan investasi besar.
“Jika IKN tak lagi jadi ibu kota negara, maka perlu dihitung ulang dampaknya—baik dari sisi ekonomi maupun politik,” ujarnya.
Menurutnya, jika proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional hingga lima tahun ke depan terganggu akibat beban fiskal pembangunan IKN, maka wacana pengalihan fungsi perlu dibahas kembali oleh pemerintah dan DPR secara menyeluruh.
Dengan IKN terancam “turun kelas”, dan Samarinda berpotensi kehilangan status administratifnya, masa depan tata kelola wilayah Kalimantan Timur kini memasuki fase kritis. Keputusan final pemerintah akan sangat menentukan arah kebijakan dan keseimbangan pembangunan di daerah tersebut. (*)
