FAJAR, JAKARTA — Rencana Pemerintah untuk mengoperasikan 100 titik Sekolah Rakyat secara serentak pada 14 Juli 2025 dipastikan tertunda. Hingga kini, baru 63 sekolah yang siap memulai tahun ajaran baru 2025/2026. Sisanya, sebanyak 37 sekolah, masih menunggu rampungnya proses renovasi.
“Insya Allah awal Agustus nanti seluruh 100 titik Sekolah Rakyat sudah beroperasional penuh,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai memimpin Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Selasa, (8/7/ 2025).
Menurut Cak Imin — sapaan akrabnya — Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak hanya dibebaskan biaya sekolah, tetapi juga akan ditanggung biaya hidup selama menempuh pendidikan di sekolah berasrama ini.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat ada 5,36 juta anak dari keluarga di desil I, dan 422.619 di antaranya belum bersekolah. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jawaban atas kondisi ini.
“Inilah keadaan yang menjadi perhatian kita bersama. Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin membawa bangsa ini keluar dari kemiskinan struktural,” ujar Cak Imin.
Dalam jangka menengah, pemerintah berencana membangun Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung hingga 1.000 siswa untuk jenjang SD hingga SMA di setiap kabupaten/kota. Proyek ini akan menggunakan dana APBN.
Adapun 100 titik awal Sekolah Rakyat rintisan, sebagian besar memanfaatkan bangunan milik Kementerian Sosial, dan sebagian lagi memakai fasilitas pemerintah daerah.
