Melalui penertiban rutin, pembuatan marka batas yang jelas, dan penataan perizinan usaha, PD Parkir bersama Dishub Makassar menargetkan kawasan Boulevard dan titik macet lain bisa lebih tertib dalam waktu dekat.
Menurut Christopher, penyelesaian masalah parkir liar tidak cukup hanya dengan operasi di lapangan. Ia menekankan perlunya solusi dari hulu hingga hilir, termasuk pembenahan perizinan usaha yang berdampak pada kebutuhan parkir.
Dia menegaskan, mengurus parkir ini tidak bisa cuma PD Parkir dan Dishub saja. Banyak bangunan yang alih fungsi jadi restoran atau kafe padahal lahannya sempit.
“Mereka punya meja ratusan, tapi parkir tidak memadai. Ini persoalan dari izin sampai pengawasan,” terangnya.
Ia mengibaratkan upaya di lapangan seperti menangkis masalah yang terus muncul tanpa henti, jika tidak dibarengi kebijakan tegas di tingkat perizinan.
Karena itu, saat ini PD Parkir diminta Wali Kota untuk menyusun roadmap penataan perparkiran secara menyeluruh.
Christopher juga menyoroti peran ojek online (ojol) yang menjadi salah satu penyebab awal parkir liar di sekitar pusat perbelanjaan.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan pihak pengelola mall untuk menyediakan area khusus parkir ojol.
“Saya harus sampaikan, parkir liar ini awalnya dari ojol. Lama-lama pengunjung lain ikut, lalu muncul juru parkir liar,” jelasnya.
Ia berharap pengelola mall di Kota Makassar lebih proaktif menyiapkan ruang parkir yang layak untuk ojol, agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi.
“Kami sudah pernah mengundang pengelola mall, menyampaikan langsung supaya dibuat space parkir khusus ojol. Kalau ada tempat khusus, ini bisa mencegah penumpukan kendaraan di pinggir jalan,” ujarnya.
