Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan, Pemkab Gowa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk membackup kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.
“Pemkab Gowa sangat konsesn terhadap pelayanan kesehatan sehingga meskipun kami telah mengalokasikan anggaran tambahan, kami juga harap DPRD bisa memnjembatani agar dana sharing ini bisa segera terbayarkan,” tambahnya.
Olehnya ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Banggar DPRD Sulsel yang telah hadir dan memberikan perhatian terhadap permasalahan daerah, terutama terkait alokasi dana kesehatan
Menanggapi hal tersebut, Salah satu anggota Banggar DPRD Sulsel, Asman mengaku permasalahan ini turut menjadi sorotan. Ia menyebutkan bahwa hampir semua daerah mengalami penundaan pembayaran dana sharing BPJS, termasuk Gowa.
“Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian sementara dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Ia berharap agar Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dasar di kabupaten/kota, khususnya di Gowa. (sae)
